Kompensasi ‘Sakti’ Jokowi, Mampukah Atasi Imbas Kenaikan BBM?

 

 

Stok Habis

Permasalahan di Sumatera rupanya tak kalah pelik, usai kebijakan kenaikan harga BBM. Beberapa jam setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jambi kehabisan stok bensin.

 

Masyarakat yang tidak kebagian BBM di SPBU, terpaksa membeli di kios-kios bensin eceran, meski dengan harga jauh lebih mahal. Di kawasan Jangkat, Kabupaten Merangin, misalnya, harga bensin premium dihargai Rp40 ribu per liter. Sedangkan minyak solar seharga Rp35 ribu per liter.

 

Para pedagang bensin eceran, mengatakan mereka menjual mahal bensin karena BBM sulit didapat, sejumlah SPBU tutup karena kehabisan pasokan. Masyarakat menyerbu SPBU beberapa jam, sebelum harga baru berlaku.

 

Selain itu, Jangkat ialah kawasan terpencil yang berada di kaki Bukit Tigapuluh. Jarak menuju SPBU cukup jauh, sehingga menambah ongkos transportasi. Para pedagang mengaku tidak punya pilihan, selain menaikkan harga bensin.

 

Penyimpangan seperti penimbunan BBM memang bukan hal baru yang ditemukan usai kebijakan kenaikan harga BBM ditetapkan. Meski demikian, Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti memastikan, Polri telah melakukan langkah antisipasi terkait hal itu.

 

Ia mengungkap, salah satu yang menjadi perhatian Polri adalah mencegah terjadinya penimbunan BBM. “Pencegahan sebetulnya sudah berapa kali kita lakukan imbauan. Kan, bukan hanya dari polisi, pengawasan di SPBU juga ada patroli, juga ada pengawasan. Kita pun mengharapkan bahwa di SPBU dipasang CCTV juga. Kalau ada yang menyimpang, kan ketahuan,” kata Badrodin di Gedung KPK, Jakarta.

 

Kapolri Jenderal Sutarman, lanjut Badrodin, sempat memberikan saran agar pengumuman kenaikan BBM cepat dilakukan. Hal tersebut, untuk mencegah terjadinya penimbunan yang dilakukan oleh masyarakat.

 

“Tidak usah lama-lama, karena semakin lama peluang untuk menimbun bisa lebih besar. Ada kenaikan atau tidak, pasti ada penyimpangan,” ujar dia.

 

Polri juga berkomitmen untuk selalu melakukan pengawasan dan operasi-operasi terkait kenaikan harga BBM ini. Bahkan dia menyebut, kepolisian sudah menetapkan siaga Satu sejak Senin malam.

 

Kompensasi BBM

Tiga kartu ‘sakti’ Jokowi mulai ambil peran usai kebijakan kenaikan harga BBM ditetapkan. Di beberapa daerah, masyarakat yang termasuk dalam daftar Rumah Tangga Sasaran (RTS) mulai menyerbu kantor pos terdekat untuk mencairkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).

 

Warga miskin yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) berhak mendapatkan Rp400 ribu per orang untuk jangka waktu dua bulan, yakni November dan Desember 2014. Dana tersebut, bisa diambil sebagian, atau pun seluruhnya.

 

Seperti di Palembang, Sumatera Selatan, ribuan warga miskin rela antre untuk mengambil dana kompensasi tersebut sejak pukul 07.00 WIB. Sebagian RTS ini merupakan penerima kompensasi kenaikan BBM pada pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

 

Kepala Kantor Pos Merdeka Palembang, Rodi Herawan mengatakan, dana PSKS akan dibagikan secara bertahap. “Pembagian ini akan berlangsung hingga 5 Desember 2014,” kata dia.

 

Dana kompensasi juga telah dibagikan ke warga miskin di Jawa Barat. Kepala Kantor Pos Bandung, Hany Sartana mengatakan, hari ini baru ada dua wilayah di Jawa Barat yang melakukan pencairan dana PSKS, yakni Kota Bandung dan Sukabumi. Untuk Bandung, pencairan baru bisa dilakukan di Kantor Pos Besar Bandung di Jalan Asia-Afrika.

 

“Informasinya baru kita terima tadi malam. Kenapa baru Kecamatan Sumur Bandung, karena kita ambil yang terdekat,” ujar Hany.

 

Menurut dia, PT Pos Indonesia akan melakukan penjadwalan pencairan PSKS untuk kecamatan lainnya hingga 12 Desember 2014 mendatang. Nantinya, pencairan dana PSKS akan dilakukan di kantor Pos tingkat kecamatan, sehingga penerima PSKS bisa mencairkan dananya di kantor pos terdekat.

 

Di Kota Bandung terdapat 61.962 pemegang KPS. Pada hari pertama pencairan KSPS ini, penerima yang melakukan pencairan masih berjumlah puluhan.

 

Sementara, Kepala PT Pos Indonesia di Ambon, Sudarjo mengaku pihaknya baru mendistribusikan bantuan sosial kepada 100 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di kelurahan Ahuseng, Kota Ambon. Padahal, total penerima bantuan untuk Kota Ambon mencapai 11.200 orang.

 

Sebab, PT Pos Ambon belum menerima data penerima secara lengkap. (asp)